Pengurus PSSI juga membuat aturan kongres terbaru yang tidak ada di Standar Electoral Code FIFA mengenai aturan penyampaian hak suara anggotanya. Aturan tersebut menegaskan bahwa peserta kongres adalah Ketua dan Sekretaris Pengprov atau klub sepak bola yang ditetapkan sebagai peserta kongres Komite Pemilihan dan Komite Banding, pada kongres 26 Maret 2011.
Lanjutannya, peserta yang menjadi pemilih atau votter pada kongres tersebut adalah salah satu dari dua peserta yang disebutkan pada surat undangan tersebut yaitu ketua atau sekretaris pengprov atau klub. Bilamana keduanya tidak hadir maka hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada peserta lain meskipun ditunjuk atau diberikan mandat oleh Ketua dan sekretaris pengporv dan klub. Dan hak suaranya untuk memilih otomatis gugur.
Anggota PSSI mendapatkan pengumuman aturan tersebut baru hari ini. Ketua Pengprov Jabar Toni Aprilani, mengakui bahwa setelah mendapatkan surat undangan, ia kembali mendapatkan surat pengumuman tersebut per tanggal 23 Maret 2011. Surat asli yang dimilikinya diperlihatkan langsung pada wartawan di kantor PSSI, sore ini (23/3).
Toni mendatangi kantor PSSI untuk meminta Peraturan Organisasi yang berisi tata cara kongres. Ia diterima oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Nugraha Besoes di ruangannya. “Saya penasaran pengin tahu isi PO itu karena harus mempelajarinya, tapi tidak diberi. Mereka bilang PO akan dibagikan nanti saat di Pekanbaru sebelum kongres PSSI,” kata Toni. Menurutnya, semua anggota PSSI belum satu yang menerima PO tersebut.
Mekanisme yang dilakukan PSSI ini menurut Toni tidak sesuai aturan. Dan hal ini, kata dia sudah, diungkapkan kepada Nugraha. Oleh karena itu, kedatangannya ke PSSI untuk mendesak pengurus PSSI segera membagikan PO tersebut ke daerah-daerah. PSSI sebelumnya menjanjikan akan menyebarkan PO tersebut segera setelah selesai disusun oleh Komite Perumus “Tim 8” yang diketuai Ibnu Munzir, 19 Maret lalu.
Keterlambatan PSSI membagi PO ini dinilai sengaja. Ketua Komite Penyelamat Persepabolaan Nasional, Syahriah Darmopolii, sebagai salah satu bentuk pelanggaran Kongres PSSI. Syahrial juga mencatat ada dua pelanggaran lain yang dilakukan PSSI, yaitu terlambat membagikan undangan bahkan sekitar 30 anggota PSSI tidak belum mendapat undangan dan pencalonan anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding seharusnya sudah masuk penjaringan, ternyata belum dilakukan.
Syahrial sudah melaporkan pelanggaran PSSI tersebut kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng secara tertulis, Selasa kemarin. Surat laporan itu diterima Sekretaris Menpora, Wafid Muharam di kantor Menpora lantai 3 dan langsung diserahkan ketangan Andi, hanya berselang beberapa menit
Syahrial, yang dipecat PSSI dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengprov Sulawesi Utara ini, mempertanyakan sikap Andi yang sebelumnya menjamin kongres PSSI akan berlangsung sesuai aturan Standar Electoral Code FIFA. “Menpora akan memberikan kartu merah pada PSSI apabila melanggar aturan,” katanya.
Pelanggaran kongres oleh PSSI dan bagaimana sikap Menpora menanggapi pelanggaran kongres PSSI tersebut, menurut Syahrial akan menjadi bahan diskusi 84 anggota KPPN yang sebelumnya menyatakan mosi tidak percaya pada kepengurusan Nurdin Halid cs. “Kami akan meminta masukkan dari anggota mengenai apa yang akan dilakukan saat kongres nanti,” kata Syahrial di hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta, Rabu (23/3).
Hasil pertemuan itu, lanjut Syahrial, akan dibawa saat menemui Menpora, Kamis besok. Ia menegaskan KPPN tetap akan berkoordinasi dengan Menpora karena PSSI ada di bawah Menpora. “Kami percaya Menpora akan bertindak arif dalam mengambil keputusan,” katanya.
Sekretaris Jenderal PSSI, Nugraha Besoes, yang berperan sebagai Sekretaris Panitia Kongres di Pekanbaru membantah tudingan keterlambatan pembagian PO ke anggota adalah bentuk akal-akalan PSSI. Nugraha mengaku telah berusaha bekarja sesuai jadwal yang diberikan tim perumus kongres.
“Kita terlambat bukan karena mengada-ada. PO yang sudah jadi masih harus diterjemahkan ke bahasa inggris dan dikirim ke FIFA dan FIFA baru memberikan balasannya Selasa siang kemarin, sehingga baru malam ini akan dibagikan ke anggota,” kata Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (23/3) malam. Federasi yang saat ini dipimpin Presiden Sepp Blatter ini, menurut Nugraha, memberikan sedikit koreksi tentang siapa yang boleh menjadi anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding.
Nugraha mengaku menuliskan secara rinci siapa saja yang berhak maju, tetapi FIFA menyarakan hanya yang berkualitas di dalam asosiasi yang boleh mencalonkan jadi anggota komite banding dan pemilihan. “Kemarin ada yang tanya, bagaimana KPPN mau itu? Sepanjang tidak bonafide di dalam asosiasi ia tidak bisa. Jadi harus dari PSSI kecuali yang namanya ada di komite eksekutif PSSI sekarang yang tidak boleh.”
Nugraha berkilah bahwa dari awal waktu yang disediakan untuk menggelar kongres ini sudah mepet. “Dari awal sudah tidak sesuai dengan standar electoral code FIFA dan statuta FIFA,” kata Nugraha yang baru bersedia menemui rombongan wartawan sekitar pukul 19.30 WIB, setelah hampir dua jam menunggu di depan ruang kerjanya.
Pada kongres nanti, Nugraha menegaskan Komite Eksekutif PSSI menginginkan pengurus yang bertanggung jawab yang mengambil keputusan sehingga yang harus hadir adalah Ketua Umum dan Sekretaris Pengprov atau Klub. Salah satu dari keduanya itu yang mempunyai hak suara. Apabila di luar itu, walaupun mempunyai mandat dari ketua Umum atau sekretrais Pengprov dan klub tetap tidak dilayani. “Kami yidak ingin organisasi ini cuma jadi numpang lewat, jadi harus Ketua Umum atau Sekretaris yang bertanggung jawab,” tegasnya.
PSSI telah menyebarkan undangan ke seratus anggotanya. Apabila nanti setiap anggota mengirim dua wakilnya, maka sekitar 200 orang yang akan mengikuti kongres. Namun, hanya seratus pemilik suara sah yang boleh masuk bilik suara memberikan suaranya.
Lanjutannya, peserta yang menjadi pemilih atau votter pada kongres tersebut adalah salah satu dari dua peserta yang disebutkan pada surat undangan tersebut yaitu ketua atau sekretaris pengprov atau klub. Bilamana keduanya tidak hadir maka hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada peserta lain meskipun ditunjuk atau diberikan mandat oleh Ketua dan sekretaris pengporv dan klub. Dan hak suaranya untuk memilih otomatis gugur.
Anggota PSSI mendapatkan pengumuman aturan tersebut baru hari ini. Ketua Pengprov Jabar Toni Aprilani, mengakui bahwa setelah mendapatkan surat undangan, ia kembali mendapatkan surat pengumuman tersebut per tanggal 23 Maret 2011. Surat asli yang dimilikinya diperlihatkan langsung pada wartawan di kantor PSSI, sore ini (23/3).
Toni mendatangi kantor PSSI untuk meminta Peraturan Organisasi yang berisi tata cara kongres. Ia diterima oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Nugraha Besoes di ruangannya. “Saya penasaran pengin tahu isi PO itu karena harus mempelajarinya, tapi tidak diberi. Mereka bilang PO akan dibagikan nanti saat di Pekanbaru sebelum kongres PSSI,” kata Toni. Menurutnya, semua anggota PSSI belum satu yang menerima PO tersebut.
Mekanisme yang dilakukan PSSI ini menurut Toni tidak sesuai aturan. Dan hal ini, kata dia sudah, diungkapkan kepada Nugraha. Oleh karena itu, kedatangannya ke PSSI untuk mendesak pengurus PSSI segera membagikan PO tersebut ke daerah-daerah. PSSI sebelumnya menjanjikan akan menyebarkan PO tersebut segera setelah selesai disusun oleh Komite Perumus “Tim 8” yang diketuai Ibnu Munzir, 19 Maret lalu.
Keterlambatan PSSI membagi PO ini dinilai sengaja. Ketua Komite Penyelamat Persepabolaan Nasional, Syahriah Darmopolii, sebagai salah satu bentuk pelanggaran Kongres PSSI. Syahrial juga mencatat ada dua pelanggaran lain yang dilakukan PSSI, yaitu terlambat membagikan undangan bahkan sekitar 30 anggota PSSI tidak belum mendapat undangan dan pencalonan anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding seharusnya sudah masuk penjaringan, ternyata belum dilakukan.
Syahrial sudah melaporkan pelanggaran PSSI tersebut kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng secara tertulis, Selasa kemarin. Surat laporan itu diterima Sekretaris Menpora, Wafid Muharam di kantor Menpora lantai 3 dan langsung diserahkan ketangan Andi, hanya berselang beberapa menit
Syahrial, yang dipecat PSSI dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengprov Sulawesi Utara ini, mempertanyakan sikap Andi yang sebelumnya menjamin kongres PSSI akan berlangsung sesuai aturan Standar Electoral Code FIFA. “Menpora akan memberikan kartu merah pada PSSI apabila melanggar aturan,” katanya.
Pelanggaran kongres oleh PSSI dan bagaimana sikap Menpora menanggapi pelanggaran kongres PSSI tersebut, menurut Syahrial akan menjadi bahan diskusi 84 anggota KPPN yang sebelumnya menyatakan mosi tidak percaya pada kepengurusan Nurdin Halid cs. “Kami akan meminta masukkan dari anggota mengenai apa yang akan dilakukan saat kongres nanti,” kata Syahrial di hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta, Rabu (23/3).
Hasil pertemuan itu, lanjut Syahrial, akan dibawa saat menemui Menpora, Kamis besok. Ia menegaskan KPPN tetap akan berkoordinasi dengan Menpora karena PSSI ada di bawah Menpora. “Kami percaya Menpora akan bertindak arif dalam mengambil keputusan,” katanya.
Sekretaris Jenderal PSSI, Nugraha Besoes, yang berperan sebagai Sekretaris Panitia Kongres di Pekanbaru membantah tudingan keterlambatan pembagian PO ke anggota adalah bentuk akal-akalan PSSI. Nugraha mengaku telah berusaha bekarja sesuai jadwal yang diberikan tim perumus kongres.
“Kita terlambat bukan karena mengada-ada. PO yang sudah jadi masih harus diterjemahkan ke bahasa inggris dan dikirim ke FIFA dan FIFA baru memberikan balasannya Selasa siang kemarin, sehingga baru malam ini akan dibagikan ke anggota,” kata Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (23/3) malam. Federasi yang saat ini dipimpin Presiden Sepp Blatter ini, menurut Nugraha, memberikan sedikit koreksi tentang siapa yang boleh menjadi anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding.
Nugraha mengaku menuliskan secara rinci siapa saja yang berhak maju, tetapi FIFA menyarakan hanya yang berkualitas di dalam asosiasi yang boleh mencalonkan jadi anggota komite banding dan pemilihan. “Kemarin ada yang tanya, bagaimana KPPN mau itu? Sepanjang tidak bonafide di dalam asosiasi ia tidak bisa. Jadi harus dari PSSI kecuali yang namanya ada di komite eksekutif PSSI sekarang yang tidak boleh.”
Nugraha berkilah bahwa dari awal waktu yang disediakan untuk menggelar kongres ini sudah mepet. “Dari awal sudah tidak sesuai dengan standar electoral code FIFA dan statuta FIFA,” kata Nugraha yang baru bersedia menemui rombongan wartawan sekitar pukul 19.30 WIB, setelah hampir dua jam menunggu di depan ruang kerjanya.
Pada kongres nanti, Nugraha menegaskan Komite Eksekutif PSSI menginginkan pengurus yang bertanggung jawab yang mengambil keputusan sehingga yang harus hadir adalah Ketua Umum dan Sekretaris Pengprov atau Klub. Salah satu dari keduanya itu yang mempunyai hak suara. Apabila di luar itu, walaupun mempunyai mandat dari ketua Umum atau sekretrais Pengprov dan klub tetap tidak dilayani. “Kami yidak ingin organisasi ini cuma jadi numpang lewat, jadi harus Ketua Umum atau Sekretaris yang bertanggung jawab,” tegasnya.
PSSI telah menyebarkan undangan ke seratus anggotanya. Apabila nanti setiap anggota mengirim dua wakilnya, maka sekitar 200 orang yang akan mengikuti kongres. Namun, hanya seratus pemilik suara sah yang boleh masuk bilik suara memberikan suaranya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar